Senin, 14 April 2014

Keberlanjutan pengalamatan Millennium Development Goals Post-2015

Keberlanjutan pengalamatan Millennium Development Goals Post-2015Pada tahun 2000 , para pemimpin dunia bertemu di New York mendeklarasikan Millenium Development Goals ( MDGs ) . Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan manusia yang lebih terarah dan diterjemahkan ke dalam sejumlah target dan tenggat waktu yang diukur dalam kuat . Melalui prestasi patokan MDGs , pemerintah Indonesia berhasil mencapai masyarakat yang adil , sejahtera dan bermartabat dan bebas dari lingkaran kemiskinan . Ini adalah bagian dari komitmen global untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa di dunia .
Sebagai tujuan pembangunan milenium , MDGs berisi delapan ( 8 ) target dan tolok ukur sebagai referensi internasional dalam mencapai target pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang diharapkan akan diterapkan pada tahun 2015 . Delapan target MDGs meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim , pencapaian pendidikan dasar universal; promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan , pengurangan angka kematian anak ; peningkatan kesehatan ibu ; pertempuran dari HIV / AIDS , malaria dan penyakit lainnya ; pencapaian kelestarian lingkungan , pengembangan kemitraan global untuk pembangunan . Delapan tujuan pembangunan yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional .
Komitmen Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2005-2025 yang dibagi menjadi 4 ( empat ) tahap 5 ( lima ) tahun strategi pembangunan , yaitu RPJMN I ( 2005-2009) , RPJMN II (2010-2014) , RPJMN III (2015-2019) , dan RPJMN IV ( 2020-2025 ) . Semua empat tahap strategi kebijakan pembangunan jangka menengah adalah kebijakan strategis yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan . Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut , pemerintah merancang strategi pembangunan , yang terdiri dari empat elemen , yaitu pro-growth , pro -job , pro-poor dan pro - lingkungan , sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014 .
Saat ini , untuk mensinergikan keberlanjutan pencapaian MDGs , Pemerintah berupaya untuk merumuskan strategi pembangunan dalam RPJMN III ( 2014-2019 ) . Pemerintah berkomitmen , bahwa pencapaian MDGs posting 2015 jauh lebih optimal dan sebagai keberlanjutan program MDG dapat diperoleh lebih inklusif dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan .
Prestasi Pemerintah Indonesia baik di dan kabupaten / kota nasional dan provinsi telah banyak dilakukan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan . Sejak 2011 , Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs telah menyusun setidaknya 1.350 program pembangunan . Ini adalah komitmen Pemerintah Nasional untuk mengintensifkan pembangunan di desa-desa terpencil di seluruh negeri .
Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2011, yang diterbitkan oleh Bappenas , sejumlah target MDGs telah mencapai sebelum tahun 2015 termasuk pengurangan 50 % dalam kemiskinan dengan indikator USD 1,00 per kapita per hari .Dalam 10 tahun ( 2004-2014 ) terakhir , angka kemiskinan di Indonesia telah diproyeksikan menurun secara signifikan . Persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 16,66 % pada tahun 2004 , sedangkan pada tahun 2014 persentase kemiskinan di kisaran 8 % -10 % . Pemerintah berusaha untuk mendorong orang untuk bebas dari kemiskinan , sehingga seperti yang diharapkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia akan lebih signifikan pada tahun 2015 .
Pemerintah juga telah berhasil memenuhi target rasio rasio APM perempuan terhadap laki-laki Ujian SMA / MA / kesetaraan ( Paket C ) dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki berusia 15-24 tahun . Selain itu , Indonesia telah berhasil dalam mengendalikan penyebaran dan pengurangan jumlah kasus baru tuberkulosis ( TB ) .Prestasi ini yang ditunjukkan oleh kejadian dan angka kematian , proporsi TB ditemukan , diobati , dan disembuhkan dalam perjalanan Direct Observed Treatment Short- Course Chemotherapy ( DOTS ) .
Salah satu kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat di bidang ekonomi adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) . PNPM bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan sistem di masyarakat pedesaan melalui investasi berjangka untuk mendukung produktivitas dalam membangun komunitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam desain . Pada tahun 2011 , pendapatan per kapita masyarakat pedesaan yang menerima program PNPM meningkat 9,1 % . lebih atas , program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi penduduk perkotaan untuk bekerja sama .
Berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional dan Bank Dunia , perekonomian Indonesia untuk terakhir 7 ( tujuh ) tahun telah menunjukkan kinerja yang sangat baik . Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,91% . Bahkan ketika krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 , Indonesia masih bisa memiliki pertumbuhan positif yang mencapai 4,63 % pada tahun 2009 dan terdaftar sebagai salah satu dari tiga negara yang mencatat pertumbuhan positif dengan China dan India . Selain itu, BPS juga menyebutkan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan , yaitu dari 17,8 % pada tahun 2006 menjadi 11,66% pada tahun 2012 . Namun , masyarakat dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui usaha mandiri yang bisa menjadi pemicu untuk pengurangan angka kemiskinan .
Pasca -2015
Mendekati berakhirnya pencapaian MDGs pada tahun 2015 , setiap negara di dunia berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan . Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB ( UNGA ) untuk pertama kalinya , memicu konsep baru New Post- 2015 Development Agenda . Kemudian pada tahun 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan ( juga dikenal sebagai Rio +20 ) yang sepakat untuk proses yang lebih antar pemerintah untuk mempersiapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ) . Pada pertemuan Majelis Umum PBB pada tahun 2013 , oleh Resolusi PBB 67/555 , Kelompok Kerja Terbuka ( Owg ) dibentuk untuk melaksanakan proses antar pemerintah yang akan merumuskan SDGs .
Selain itu , konsep SDGs bawah akan proses negosiasi akhirnya disepakati UNGA September 2015 dan pada akhir Desember 2015 akan menjadi Agenda Pembangunan Baru sebagai pengganti MDGs pada tahun 2015 . Terkait dengan upaya untuk merumuskan pasca -2015 agenda Pembangunan , Indonesia mendukung perumusan peta jalan untuk proses antar pemerintah untuk penyusunan agenda pembangunan pasca - 2015. Pemerintah Indonesia memiliki pandangan tertentu yang agenda harus dikembangkan berdasarkan pengalaman dan praktek terbaik dari pelaksanaan MDGs .Indonesia juga mendukung pandangan bahwa pemberantasan kemiskinan sebagai visi Pos 2015 agenda . Agenda Pembangunan menentukan melalui pertumbuhan ekonomi , khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan ekuitas , serta memperhatikan perlindungan sosial dan lingkungan .
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Co - Chair dari High Level Panel of Eminents Orang di Pos -2015 ( HLP - EP ) yang diselenggarakan di Bali pada 25-27 Maret 2013 menjadi salah satu pendorong untuk percepatan pencapaian MDGs target .Butuh mempengaruhi untuk peran Indonesia dalam perumusan kebijakan global yang mengenai isu-isu pembangunan pasca 2015.
Substansi pos Agenda Global Development 2015 telah direkomendasikan oleh HLP - EP pada Post- 2015 Agenda Pembangunan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB .27 orang panel yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono ( Presiden Indonesia ) , Ellen Johnson Sirleaf ( Presiden Liberia ) , dan David Cameron ( Perdana Menteri Inggris ) . Laporan HLP - EP pada Agenda Pembangunan Pasca -2015 , berjudul A New Kemitraan Global : Memberantas Kemiskinan dan mentransformasi ekonomi melalui Pembangunan Berkelanjutan telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 Mei 2013.
Pertemuan juga mendengar masukan dari perwakilan perempuan, pemuda , anggota parlemen , akademisi , sektor swasta , dan pemangku kepentingan lainnya . Pentingnya kolaborasi berbagai pihak didasarkan pada kesetaraan , keberlanjutan , solidaritas , penghormatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab bersama . Pertemuan HLP - EP disampaikan output tentang visi dan prioritas agenda pembangunan pasca tahun 2015, yang adalah tentang kemitraan global , berarti pelaksanaan , pemerintahan global , dan akuntabilitas dan peran sektor informal . Pertemuan para anggota panel juga menghasilkan kebutuhan konsumsi yang berkelanjutan dan produksi ( SCP ) dengan peran negara-negara maju sebagai pendorong perubahan perilaku , pentingnya peran Official Development Assistance ( ODA ) yang perlu diperkuat dengan pembiayaan alternatif sumber , pengembangan kerjasama komprehensif , kerjasama nort - selatan , Selatan - Selatan , segitiga , baik dalam kerangka PBB dan organisasi internasional lainnya dengan forum , seperti G20 .
Pemerintah berusaha untuk melanjutkan target MDG , ditambah atau diubah diterapkan dalam agenda pembangunan pasca - 2015. Pertemuan di Bali dianggap sukses melakukan diskusi mendalam tentang aspek-aspek kemitraan global dan sarana pelaksanaan agenda pembangunan pasca 2015. Melalui forum internasional seperti ini , Indonesia memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan global untuk membela kepentingan nasional . Terlebih lagi , pembahasan kemitraan global yang mengubah lanskap hubungan internasional ditandai dengan pertumbuhan negara-negara berkembang yang telah memunculkan peluang dan tantangan di masa depan .
HLP - EP yang diselenggarakan di Bali telah menghasilkan Komunike Bali yang dinilai berhasil dalam menggambarkan konvergensi dari isu-isu yang masih menjadi perbedaan antara anggota panel pada berbagai aspek yang terkait dengan agenda pembangunan pasca 2015. HLP - EP sendiri adalah pertemuan keempat , sebelum pertemuan di New York , diskusi berkisar upaya untuk mengurangi kemiskinan global , yang merupakan tujuan sebenarnya dari MDGs serta membahas upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan dari masyarakat dunia .Pertemuan di London adalah untuk membahas isu-isu kemiskinan , pangan, pendidikan , kesehatan , perlindungan bagi perempuan , dan sebagainya yang terfokus pada perspektif individu dan rumah tangga juga. Di Monrovia , Liberia , pembahasan seputar isu Blok Bangunan Nasional , apa yang harus dilakukan oleh masing-masing negara , baik untuk pengurangan kemiskinan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan .
Sementara di Bali , itu diperiksa dan dibahas paradigma dunia dengan solusi efektif yang berkelanjutan , adil , dan kemakmuran bersama. lebih jauh lagi, isu ketimpangan , kemiskinan , lingkungan , tantangan pembangunan saat ini , ketahanan pangan , energi dan air adalah output dari pertemuan di Bali .
Kemitraan global akan menjadi bagian integral dari kerangka perkembangan baru pasca 2015. Ini diperlukan untuk mempromosikan kebutuhan agenda pembangunan pasca -2015 yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan . Pasca 2015 agenda memerlukan komitmen untuk menghadapi tantangan lingkungan global dan untuk meningkatkan kesiapan bencana alam .
Tantangan Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam memerangi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi yang tinggi setiap tahun , pengurangan lahan pertanian akibat konversi lahan , tingginya angka kesenjangan daerah dengan akses ( komunikasi , listrik, air , dll ) yang terbatas di daerah terpencil , jumlah urbanisasi tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi lambat , akses terbatas untuk terpinggirkan , dan perkembangan pesat tanpa pelestarian lingkungan . Tentu saja, semua hal ini menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kesuksesan dari target berikutnya dari MDGs pada tahun 2015 dan pembangunan nasional yang berkelanjutan . Pemerintah Indonesia berusaha mempertahankan komitmen terus melanjutkan program MDGs , termasuk dalam menjaga keberhasilan ( on- track ) atau untuk meningkatkan kekurangannya (off - track ) .
SDGs sebagai konsep dalam konteks agenda framework / pembangunan setelah berakhirnya MDGs , diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang akan terjadi Posat - 2015. Oleh karena itu , Pemerintah diharapkan untuk mengadopsi SDGs ke dalam rencana pengembangan ke depan, baik dalam RPJMN III (2015-2019) , RPJMN IV (2020-2025) , Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) , atau untuk membangun instrumen peraturan perundang-undangan sebagai pendorong untuk mewujudkan target SDGs , pembangunan ekonomi berkelanjutan terutama dengan memastikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam . ( Tim Hukum DPOK ) .

Pertumbuhan Kredit dan Sektor Riil

Pertumbuhan Kredit dan Sektor Riil

Perekonomian nasional di tengah penyelenggaraan Pemilu terus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan legislatif pada 9 April 2014 tidak hanya menguatkan keyakinan pasar tetapi juga memberi ruang untuk mendorong kinerja ekonomi. Di sisi lain stabilitas ekonomi juga merupakan manivestasi dari seberapa kokoh fundamental ekonomi tersebut.
Sepanjang Januari-Maret 2014, fundamental perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Cadangan devisa di akhir Maret 2014 mencapai 102,6 miliar dollar AS atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus pada periode Februari 2014 sebesar 785 juta dollar AS. Surplus neraca perdagangan ini juga memberi kontribusi dalam menekan defisit transaksi berjalan. Tren penguatan fundamental ekonomi juga ditunjukkan  oleh apresiasi nilai tukar rupiah sepanjang Januari – Maret 2014. Nilai tukar rupiah menguat mencapai 7,13 persen sepanjang awal 2014 di banding akhir 2013. Apresiasi  nilai tukar rupiah ini juga diikuti dengan terjaganya inflasi. Inflasi periode Maret 2014 sebesar 0,08 persen (mtm) atau 7,32 persen (yoy), turun  dari inflasi Februari 2014 sebesar 0,26 persen (mtm) atau 7,75 persen (yoy). Inflasi periode Maret 2014  ini juga lebih rendah dari rata-rata inflasi dalam 6 tahun terakhir.
Bank Indonesia beberapa waktu lalu memperkirakan pertumbuhan kredit kuartal 1-2014 di kisaran 20 persen. Secara bulanan, pertumbuhan kredit Januari (20,9 persen), Februari (19,9 persen) dan Maret (20-21 persen) menunjukkan aktivitas pasar kredit cukup moderat. Pertumbuhan kredit  di kuartal 1-2014 ini ditopang oleh permintaan domestik khususnya kredit investasi dan modal kerja. Secara umum, baik Pemerintah dan BI terus mengawasi dan menjaga pertumbuhan kredit di level yang aman khususnya sektor-sektor yang rentan seperti kendaraan bermotor dan properti. Tahun 2013, kebijakan nasional mengarah pada pengendalian pertumbuhan pasar kredit dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan di level 20 persen. Pengendalian pertumbuhan kredit ini dimaksudkan untuk tetap menjaga stabilitas perbankan dan industri keuangan secara luas.  Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan pasar kredit di akhir 2014 dapat berada di rentang 15-17 persen. Dengan terjaganya risiko kredit dan ketersediaan likuiditas akan mendorong ketahanan industri perbankan nasional. Ketahanan industri perbankan menjadi salah satu pilar stabilitas sistem keuangan nasional.
Secara tahunan, pertumbuhan kredit per Maret 2014 memang relatif lebih rendah dibanding Maret 2013 yang mencapai 22,12 persen dan jauh lebih rendah dari Maret 2012 sebesar 25,7 persen. Kesinambungan kebijakan pengendalian pertumbuhan kredit dalam beberapa tahun terakhir juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi juga akan berimbas pada meningkatnya risiko NPL serta potensi terkurasnya likuiditas industri perbankan. Dengan demikian pertumbuhan 20-21 persen dapat dikatakan pertumbuhan moderat dengan tren yang menurun sebagai upaya menjaga kestabilan sistem keuangan.
Di sisi lain, pertumbuhan kredit 20-21 persen merupakan potret bergeraknya ekonomi khususnya sektor riil bahkan di tengah banyak negara berkembang lainnya yang mengalami kesulitan tumbuh. Pertumbuhan kredit khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja menjadi indikator meluasnya aktivitas ekonomi masayrakat khususnya di sektor riil. Penyaluran kredit (produktif) perbankan ke sektor riil terus diupayakan tidak hanya bagi industri besar tetapi juga bagi UMKM atau industri-industri berbasis rumah tangga. Sebagai catatan, Bank Indonesia menetapkan minimum 20 persen kredit perbankan wajib disalurkan kepada UMKM. Upaya ini tentunya sangat membantu menggerakkan sektor riil khususnya ekonomi berskala kecil dan mikro. Potret pertumbuhan kredit di level moderat juga akan lebih antisipatif jika terjadi shock baik yang bersifat eksternal maupun internal. Artinya risiko yang dihadapi juga relatif konservatif terlebih di tengah volatilitas pasar keuangan global. Namun terlepas dari semua itu, pertumbuhan kredit 20 persen menjadi salah satu indikasi antusiasnya pasar domestik secara umum.
Indikasi antusiasme dan semakin besarnya kepercayan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional terlihar dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulab Maret 2014 meningkat mencapai 118,2 dibanding 116,2 di bulan sebelumnya. Begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang meningkat berturut turut 123, 9 dan 112, 5 pada periode yang sama. Meningkatnya ketiga indeks yang dikeluarkan Bank Indonesia menjadi konfirmasi optimisme pasar (konsumen/investor) terhadap situasi dan perkembangan ekonomi nasional. Tentunya ini tidak lepas dari semakin kokohnya indikator-indikator makro dalam beberapa waktu terakhir ini. Keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta disiplin yang tinggi sangat dibutuhkan terutama menghadapi dinamika eksternal dengan ketidakpastian yang tinggi. Pulihnya permintaan global serta kebijakan pengendalian permintaan domestik diharapkan dapat menjga keseimbangan perekonomian nasional. Dengan keseimbangan ekonomi melalui kebijakan pengendalian kita harapkan dapat menopang target pertumbuhan nasional yang lebih berkualitas dan mencerminkan realitas ekonomi nasional.
Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2014 berada pada level 5,77 persen dengan didukung sejumlah indikator makro dengan tren yang positif. Sementara itu target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 6 persen. Dengan mempertahankan ritme kerja, konsisten, dan komitmen yang besar,  saya berpendapat ekonomi nasional terus menguat di masa-masa mendatang. Kondisi dan kinerja ekonomi saat ini merupakan modal besar bagi perluasan pembangunan ekonomi nasional. Kita sangat berharap Presiden terpilih nantinya akan terus mendorong kemajuan ekonomi nasional dan membawa Indonesia semakin maju, mandiri dan sejahtera.


PROSPEK EKONOMI INDONESIA 2014

PROSPEK EKONOMI INDONESIA 2014

Jelang   tutup tahun  2013  perkembangan  ekonomi  global masih diselimuti oleh berbagai tantangan, yang menjadi pekerjaan rumah besar untuk ditaklukkan, utamanya bagi negara-negara  yang ingin tetap menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya.
Kemampuan adaptasi terhadap dinamika perkembangan faktor internal dan ekternal  akan sangat mempengaruhi konstelasi pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemampuan adaptasi merupakan kata kunci untuk survive di tengah indikasi  perkembangan ekonomi global yang masih rentan terhadap ketidakpastian.
Pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF), dalam IMF-World Economic Outlook, 0ct 2013,  menarik untuk dicermati dan  setidaknya dapat menjadi  acuan awal dalam menyikapi perkembangan ekonomi global, “global growth is still weak, its underlying dynamics are changing and the risks to the forecast remain to the downside.”
Diproyeksikan  bahwa down-side risk dari perkembangan ekonomi global masih tetap tinggi, perkembangan ekonomi di kawasan Zona Euro  dengan berbagai dampak turunan,  dari masalah pengangguran dan beban utang pemerintah yang tinggi, serta kebijakan tapering off  atau kebijakan pengurangan stimulus moneter  AS diyakini akan sangat  mempengaruhi  konstelasi ekonomi global.
Dengan berbagai konstelasi perkembangan ekonomi global dimaksud, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2014 hanya akan mencapai 3.6%, World Bank dan OEDC juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara maju tahun 2014 akan mencapai 2,1% dan 2,3%.
Berbagai studi yang dilakukan lembaga internasional memberikan konsklusi   bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi global  masih akan tetap berasal dari negara maju, sementara pertumbuhan ekonomi emerging countries diperkirakan melambat dalam lima tahun mendatang.

Kewaspadaan perlu ditingkatkan
Terlewatinya  masa-masa  sulit ekonomi Indonesia  sepanjang tahun  2013 dari goncangan ekternal dan internal,  sejatinya merupakan sinyal dari kokohnya daya tahan fundamental ekonomi Indonesia, sekaligus dapat dijadikan modal dasar dalam tetap menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tahun 2014 mendatang merupakan tahun yang penuh risiko dan tantangan bagi Ekonomi Indonesia, kewaspadaan  dalam menghadapi dinamika konstelasi perkembangan ekonomi global perlu terus ditingkatkan,  dengan menyatupadukan  langkah  kebijakan dan sinergitas dalam bingkai  Indonesia incorporated.
Optimisme dalam tetap menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia pada 2014 mendatang,   setidaknya perlu didukung oleh langkah yang difokuskan pada upaya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi  dalam mengatasi  2 (dua) tantangan  utama:
pertama, dari sisi eksternal, sinyal bergairahnya kembali ekonomi Amerika melaluirencana penghentian QE secara bertahap serta pengakhiran suku bunga murah akan berpotensi menjadi katalisator pelarian modal keluar (capital outflows).
Sebagaimana kita ketahui bersama, membaiknya perekonomian di Amerika mengakibatkan  dilakukannya penghentian program ekspansi moneter atau quantitaive easing (QE), yang disebut tapering off, yang menyebabkan tertariknya uang dari pasar dunia, uang tersebut banyak masuk ke emerging countries, termasuk Indonesia.
Kedua, dari sisi internal, defisit transaksi berjalan akibat negatifnya neraca perdagangan yang disumbangkan oleh tingginya impor dalam beberapa waktu terakhir, apabila tidak dikendalikan,  juga  dapat berpotensi memberi sentimen negatif bagi pertumbuhanekonomi nasional.
Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun terakhir bagi Indonesia telah mendorong tingginya daya beli masyarakat,  sehingga tingkat permintaan pun semakin meningkat,  dengan terus tumbuhnya  kelas menengah 
(growing middle class income ) di Indonesia.
Tingkat permintaan (demand) yang tinggi tentunya membutuhkan pasokan (supply) yang memadai.  Penanganan pada sisi pasokan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat terus diarahkan menuju ke titik keseimbangan. Untuk itu  tidak ada pilihan lain, kecuali terus memperbaiki kinerja produksi guna menjawab semakin meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung menjaga pertumbuhan ekonomi.
Menekan impor konsumsi rumah tangga, seperti pemenuhan kebutuhan pokok  serta industrialisasi  menjadi prioritas utama  guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan,  agar terlepas dari defisit transaksi berjalan, disinilah pentingnya upaya ekstra keras dan sinergitas dari para pemangku kepentingan untuk dapat terus menekanpermintaan dan menyeimbangkan posisi supply-demand agar tidak menggerus fundamental ekonomi nasional. 
Disamping itu, penanganan permasalahan energi nasional perlu terus diupayakan, utamanya dalam mendukung suksesnya percepatan program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, mengingat kebutuhan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional terus mengalami kenaikan hingga 8 persen per tahun.
Dengan penambahan kebutuhan energi tersebut , diperkirakan 2014 kebutuhan BBM Indonesia mencapai 120 juta barel per tahun dan 165 juta barel per tahun pada 2015.
Indonesia tiap harinya harus impor 500 ribu barel atau 60-70 juta dolar per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional
Bauran Kebijakan Adaktif
Dalam menghadapi berbagai risiko perkembangan ekonomi global 2014  dan mengantisipasi ketidakpastian yang ada, pemerintah RI telah memformulasikan berbagai bauran kebijakan ekonomi yang bermuara kepada upaya menghadapi risiko perkembangan ekonomi global,  sekaligus memastikan  mesin ekonomi tetap  berjalan dan tumbuh.
Bauran kebijakan tersebut antara lain ditempuh dalam menata ekspor impor dan kebijakan terkait investasi yang berisikan penyederhanaan proses mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE)  serta kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh)  bagi importir.
Pengetatan fiskal dan moneter,  ditempuh sebagai upaya untuk memberikan ruang gerak yang cukup dalam mempertahankan stabilitas dan fundamental perekonomian nasional.Selain itu pengetatan defisit juga tercermin dari desain defisit  fiskal APBN dari 2,4 persen menjadi 1,69 persen pada tahun 2014.
Dari sisi moneter,  Bank Indonesia  telah   menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,5%. Kedua kebijakan pengetatan ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan defisit transaksiberjalan sehingga dapat mencapai titik keseimbangan baru yang relatistabil.
Upaya stabilitas ekonomi  tersebut, diarahkan untuk  menahan laju pertumbuhan yang terlalu inggi agar tidak terjadi pemanasan ekonomi (overheating) seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya.
Disadari pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi berpotensi memperlebar defisittransaksi berjalan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi domestic (consumption-led growth).  Kebijakan menahanlaju pertumbuhan yang ditempuh oleh Pemerintah diharapkan dapat mengatasi defisittransaski berjalan dan secara berkesinambungan dapat memperbaiki struktur ekonominasional.
Upaya sungguh-sungguh terus diupayakan pemerintah RI dalam memperbaiki defisit neraca perdagangan,  Konsumsi BBM subsidi juga terus dikendalikan melalui kebijakanpengendalian BBM subsidi,  sehingga neraca migas dapat menemukan titikkeseimbangan yang relatif stabil.
Selain menekan importasi, otoritas fiskal juga memberikan tax allowance bagi industry menengah agar dapat berkembang dan meninggalkan rezim ekspor komoditas menjadiekspor barang bernilai tambah.
Pilihan Strategi  Prioritas
Pasar dalam negeri Indonesia masih tetap menjanjikan bagi pengembangan sizeekonomi di tahun 2014,  proyeksi demografi kita menunjukkan semakin banyak manusia produktif  sebagai bonus demografi.
Kelas menengah Indonesia yang  terus  tumbuh,   sejatinya merupakan potensi dahsyat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya kelas menengah menjadikan konsumsi domestik  (demand) yang sangat kuat,  sehingga perlu  diikuti dengan upaya meningkatkan pasokan (supply) yang bersumber dari dalam negeri.
Kita tentunya berharap upaya meningkatkan pasokan (supply) yang bersumber dari dalam negeri dapat terus ditingkatkan untuk menyehatkan neraca transaksi perdagangan, dengan meminimalisir importasi  pangan dan konsumsi domestik lainnya.
Gejolak harga sembako sepanjang rentang 2013 seyogyanya memberikan pelajaran berharga  sekaligus pemicu bagi kita untuk mengutamakan kedaulatan pangan,    dengan mengenjot produksi dan produktivitas pangan yang berasal dari dalam negeri, berbagai komitmen telah dihasilkan, tinggal bagaimana eksekusi ditingkat lapangan, ketergantungan impor harus dikurangi.
Di sisi lain pengembangan industri pengolahan perlu terus ditingkatkan ekspansinya pada berbagai sektor  sehingga dapat  menjadi alternatif pilihan strategi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 mendatang. Hal ini sangat strategis seiring dengan meningkatnya  konsumsi masyarakat, maka kebutuhan  akan barang-barang  hasil industri juga meningkat.
Terbukanya sekat-sekat perdagangan   dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bila kita tidak siap menghadapinya,  membanjirnya produk impor  bila tidak diantisipasi hanya akan menjadikan Indonesia menjadi pasar  bagi negara lain yang kontra produktif dengan upaya menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kebijakan pemerintah dengan pemberian insentif untuk industri strategis  yang bersifat“substitusi impor” dan “promosi ekspor” harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha guna ditransformasikan dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus konstribusi nyata dalam memperbaiki neraca perdagangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan semakin membaiknya ekonomi negara-negara maju pada tahun 2014 maka semakin terbuka pasar ekspor yang harus kita jadikan peluang antara lain dengan menitikberatkan pengembangan  ekonomi kreatif,  melakukan diversifikasi produk ekspor  yang bernilai tambah, tidak hanya ekspor komoditi semata.
Hal ini diyakini akan mampu memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 sekaligus membangun  daya tahan terhadap goncangan eksternal, mengandalkan ekspor komoditi, terbukti  sangat rentan terhadap fluktuasi harga serta dinamika perkembangan konstelasi ekonomi global.
Upaya memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi importasi dan  menaikkan nilai tambah produk-produk Indonesia  akan semakin bermakna bila diikuti dengan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur  yang berkonstribusi dalam mewujudkan konektivitas nasional,  menekan biaya logistik guna meningkatkan daya saing.
Kita tentunya berharap peningkatan daya saing  Indonesia dapat terus menjadi visi kita bersama dan dijadikan skala prioritas dengan dukungan penuh semua pemangku kepentingan,  guna memenangkan kompetisi ekonomi tahun 2014, sekaligus menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi bagi kejayaan bangsa dan negara, dengan semangat optimisme kita songsong 2014,   terbang tinggi Garudaku.  

Bisnis Internasional

Bisnis Internasional


A. Hakikat Bisnis Internasional

1. Perdagangan internasional

Merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Manfaat Perdagangan Internasional

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
  • Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
    Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
  • Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
    Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
  • Memperluas pasar dan menambah keuntungan
    Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
  • Transfer teknologi modern
    Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Faktor – faktor terjadinya perdagangan internasional.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
  • Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
  • Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
  • Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
  • Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
  • Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
  • Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
  • Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
  • Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.
Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnyadi bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhikebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisahidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yangbisa bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dariperdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya, Rusia, China, danVietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahanpangan dunia sangat tinggi. Negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya.

2. Pemasaran Internasional

Merupakan kegiatan Pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktifitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai Negara.
Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara di mana suatu organisasi melakukan bisnis.

B. Alasan Melaksanakan Bisnis Internasional

beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa :
1. Spesialisasi antar bangsa – bangsa
Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu maka suatu Negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis yaitu dengan cara :
  • Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah diantara Negara-negara yang lain.
  • Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara Negara-negara yang lain.
  • Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya.

Absolute advantage dan comparative advantage

  • Keunggulan absolute (absolute advantage)
Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian dan sebagainya. Disamping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksikan suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya. Keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah.
  • Keunggulan komperatif (comparative advantage)
Konsep Keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis Internasional. Yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu :
a. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah.
b. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal.
c. Kontinuitas penyediaan (Supply) yang lebih baik.
d. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik.
e. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi.
Suatu negara pada umumnya akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komparatif yang paling baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang terjelek atau kelemahan yang terbesar. Konsep tersebut akan dapat kita lihat dengan jelas dan nyata apabila kita mencoba untuk menelaah neraca perdagangan negara kita (Indonesia) misalnya. Dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat komoditi apa yang kita ekspor adalah komoditi yang memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan yang kita impor adalah yang keunggulan komparatif kita paling lemah.

C. TAHAP-TAHAP DALAM MEMASUKI BISNIS INTERNASIONAL

Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut :
1. EKSPOR INSIDENTIL (INCIDENT At EXPORT)
Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis Internasional suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu.
2. EKSPOR AKTIF (ACTIVE EXPORT)
Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinyu dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan Internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap “ekspor aktif”, sedangkan tahap pertama tadi disebut tahap pembelian atau “Purchasing”.
3. PENJUAlAN LISENSI (LICENSING)
Tahap berikutnya adalah tahap penjualan Iisensi. Dalam tahap ini Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut.
4. FRANCHISING
Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk “Franchising”. Dalam hal bentuk Franchise ini maka perusahaan yang menerima disebut sebagai “Franchisee” sedangkan perusahaan pemberi disebut sebagai “Franchisor”. Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness centre dan sebagainya.
5. Pemasaran di Luar Negeri

6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri

D. Hambatan dalam Memasuki Bisnis Internasional

  • Biaya Ekspor

Keuntungan berlebih memang terjadi di sebagian pasar internasional, namun umumnya penyebab adanya perbedaan harga antara Negara pengekspor dan Negara pengimpor disebut dengan istilah kenaikan harga, yang merupakan biaya tambahan yang muncul akibat mengekspor produk dari Negara yang satu ke Negara yang lain. Lebih spesifik lagi, istilah tersebut berkaitan dengan situasi ketika harga yang meningkat karena biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, tarif, saluran distribusi yang lebih panjang, margin perantara yang lebih tinggi, pajak khusus, biaya administrasi, serta fluktuasi nilai tukar. Mayoritas biaya-biaya tersebut meningkat sebagai akibat langsung dari perpindahan barang melewati batasan negara dan sering kali kenaikan harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasar domestik.
  • Biaya, Pajak, Tarif, Administrasi

Pajak mencakup tarif, dan tarif mempengaruhi harga untuk konsumen akhir, hal ini sering dihadapi oleh para pedagang internasional; dalam kebanyakan kasus, konsumen mampu mengatasi keduanya. Namun kadang-kadang, konsumen diuntungkan ketika penjualan produk perusahaan manufaktur ke Negara-negara asing mengurangi pendapatan bersihnya agar dapat memasuki pasar negeri. Setelah tarik ulur, pajak dan tarif harus dipertimbangkan oleh para pebisnis internasional. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenal ketika barang dibeli dari Negara lain dan masuk ke dalam negeri. Sebagai tambahan pajak maupun tarif, sebuah varian biaya administrasi dihubungkan secara langsung pada sebuah produk ekspor dan impor. Lisensi ekspor dan impor, dokumen lain, serta pengaturan fisik untuk membawa produk dari pelabuhan tempat masuknya barang ke lokasi pembeli berarti timbulnya tambahan biaya. Walaupun biaya tersebut realtif kecil, namun mereka menambah biaya ekspor secara keseluruhan.
  • Inflasi

Di Negara-negara dengan kenaikan tingkat inflasi yang cepat atau memiliki variasi nilai tukar yang tinggi, maka harga jual harus terkait dengan biaya produk yang terjual dan biaya untuk mengganti jenis barang – jenis barang produk. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di mana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama. Penyebaran inflasi keseluruh dunia terjadi oleh karena adanya mekanisme perdagangan keuangan yang saling berkaitan antara negara dunia. Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dan mengakibatkan kenaikan harga konsumen dan menghadapkan konsumen pada peningkatan harga terus-menerus sehingga pada akhirnya membuat mereka tidak diperhitungkan lagi sebagai pasar. Di samping itu inflasi juga bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum karena harga-harga yang naik. Distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.
  • Deflasi

Dalam keuangan modern, deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Deflasi menghasilkan penurunan harga terus-menerus dan menciptakan hasil yang positif bagi konsumen.
  • Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol / Minuman keras.

  • Pabean

Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu . Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC [Direktorat Jendral Bea Cukai]  pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

E. Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.
Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.
Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.
PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan.
Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari Perusahaan Hindia Timur Britania.


Thanks to this sources >_<
source :